Rokan Hilir (SPR.id) – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan (PMK) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) memberikan klarifikasi terkait persyaratan Warkah Lembaga Adat Melayu (LAM) bagi para calon penghulu dalam Pemilihan Penghulu (Pilkadel) di wilayah Rokan Hilir.
Saat di konfirmasi Selasa, 18/8/2026 Kepala Dinas PMK Rohil, Basri, menegaskan bahwa lampiran Warkah dari LAM Riau Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu syarat wajib yang harus dipenuhi oleh setiap bakal calon penghulu. Kendati demikian, ia menekankan bahwa Dinas PMK tidak memiliki wewenang atau campur tangan dalam proses penerbitan Warkah maupun pembiayaan yang timbul.
“Penerbitan Warkah merupakan ranah dan wewenang penuh dari Lembaga Adat Melayu (LAM). Dinas PMK sama sekali tidak memiliki kewenangan dalam proses penerbitannya,” ujar Basri.
Mengenai pelaksanaan kegiatan pemenuhan syarat adat serta biaya yang timbul dalam proses tersebut, Basri menyampaikan bahwa hal itu sepenuhnya menjadi hak dan ranah Lembaga Adat Melayu (LAM) Kabupaten Rokan Hilir.
Basri menjelaskan bahwa kewajiban melampirkan Warkah tersebut telah diatur secara jelas dalam regulasi daerah, yakni Peraturan Bupati (Perbup) Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu.
Dalam aturan tersebut, tercantum dua poin utama terkait adat istiadat Melayu bagi calon penghulu:
Pasal 27 huruf v: Menyatakan bahwa setiap calon Penghulu berkewajiban untuk memahami, melestarikan, dan mengamalkan adat istiadat Melayu.
Pasal 28 huruf v: Menyaratkan calon Penghulu untuk melampirkan Warkah yang dikeluarkan secara resmi oleh Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau Kabupaten Rokan Hilir.
Dengan adanya penjelasan ini, Dinas PMK Rohil berharap seluruh panitia pemilihan di tingkat kepenghuluan maupun masyarakat dan para bakal calon dapat memahami landasan hukum serta pembagian wewenang persyaratan tersebut, sehingga seluruh tahapan Pemilihan Penghulu dapat berjalan lancar dan kondusif.
