Rokan Hilir – (suarapesisirrokan.id) Direktur Utama PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH), Rahman, mangkir dari panggilan jaksa penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Selasa (8\/7\/2025). Rahman seharusnya diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana Participating Interest (PI) 10 persen oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).<\/p>\n
Pemanggilan ini merupakan yang kedua bagi Rahman. Rahman selaku Direktur Utama PT. SPRH tidak hadir memenuhi panggilan,\u201d ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Riau, Zikrullah, Selasa petang.<\/p>\n
Selain Rahman, sejumlah saksi lain yang dipanggil penyidik juga mangkir. Di antaranya adalah Zulkifli, yang merupakan penasihat hukum PT SPRH.<\/p>\n
Nama Zulkifli sempat mencuat karena diduga menerima aliran dana sebesar Rp. 45 miliar dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil). Dana itu untuk membeli kebun kelapa sawit.<\/p>\n
Selain itu, Direktur Keuangan PT SPRH, Mahendra Fajri juga absen. Mahendra Fajri selaku Direktur Keuangan tidak hadir,” ungkap Zikrullah.<\/p>\n
Dari sejumlah saksi yang dipanggil, hanya satu orang yang hadir, yakni Bendahara PT SPRH, Sundari. “Saksi yang tidak hadir akan dipanggil lagi,” ucap Zikrullah.<\/p>\n
Kasus yang tengah disidik tersebut berkaitan dengan pengelolaan dana PI sebesar Rp551,4 miliar pada tahun 2023\u20132024.<\/p>\n
Berdasarkan informasi yang dihimpun, dana itu diduga kuat tidak digunakan sebagaimana mestinya dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.<\/p>\n
Sebelumnya, penyidik Kejati Riau telah melakukan penggeledahan di Kantor PT. SPRH dan beberapa rumah mantan direksi perusahaan di Kota Bagansiapiapi, Kabupaten Rokan Hilir, pada Rabu (2\/7\/2025). Dari hasil penggeledahan, sejumlah dokumen penting berhasil diamankan sebagai barang bukti.<\/p>\n
Penyidikan perkara ini dimulai setelah ditemukan indikasi awal penyimpangan dalam tahap penyelidikan. Statusnya kemudian ditingkatkan ke penyidikan melalui Surat Perintah Penyidikan Nomor PRINT-06\/L.4\/Fd.1\/06\/2025, tertanggal 11 Juni 2025.<\/p>\n
Dengan nilai kerugian negara yang sangat besar dan keterlibatan pihak-pihak strategis, publik menaruh harapan tinggi pada penegakan hukum yang transparan dan tuntas. Kejaksaan kini dihadapkan pada tantangan dalam memastikan seluruh saksi kooperatif demi kelancaran proses hukum.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"