Rokan Hilir – (suarapesisirrokan.id) Nama Ketua dan seluruh Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Rokan Hilir secara resmi direhabilitasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) setelah dibacakannya Putusan Nomor 57-PKE-DKPP\/I\/2025 dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada Senin, 30 Juni 2025.<\/p>\n
Putusan DKPP ini secara tegas menolak seluruh pengaduan terhadap lima penyelenggara pemilu di Kabupaten Rokan Hilir, serta memulihkan nama baik mereka terhitung sejak tanggal putusan dibacakan.<\/p>\n
Kelima nama yang disebut dalam amar putusan tersebut antara lain: Zubaidah, Ketua merangkap Anggota Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, serta Jaka Abdillah, Nasrudin, Nurmaidani, dan Dedi Sahputra Sibuea, masing-masing sebagai Anggota.<\/p>\n
Dalam surat pemberitahuan resmi yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, disebutkan bahwa dasar dari pelaksanaan rehabilitasi ini mengacu pada Pasal 93 huruf g angka 1 dan Pasal 458 ayat (14) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mewajibkan Bawaslu untuk melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan putusan DKPP.<\/p>\n
Adapun amar putusan DKPP memuat poin-poin sebagai berikut:<\/p>\n
1. Menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya;<\/p>\n
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I hingga V (Zubaidah dkk);<\/p>\n
3. Memerintahkan Bawaslu untuk melaksanakan putusan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan;<\/p>\n
4. Memerintahkan Bawaslu untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.<\/p>\n
Dengan dikeluarkannya pemberitahuan resmi ini, maka nama baik kelima penyelenggara pemilu di Bawaslu Rokan Hilir telah dipulihkan sepenuhnya. DKPP menilai tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik dalam pelaksanaan tugas mereka.<\/p>\n
Bawaslu RI menegaskan bahwa putusan ini wajib dilaksanakan secara penuh dan bertanggung jawab oleh semua pihak terkait, demi menjamin marwah dan integritas lembaga pengawas pemilu.<\/p>\n
Sementara itu, Ketua Bawaslu Rokan Hilir, Zubaidah, SE, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas putusan DKPP yang telah mengembalikan kehormatan dirinya bersama para anggota.<\/p>\n
\u201cAlhamdulillah, ini adalah bentuk keadilan yang kami harapkan. Putusan DKPP menjadi bukti bahwa kami bekerja sesuai dengan kode etik dan integritas sebagai penyelenggara pemilu,\u201d ujar Zubaidah saat dikonfirmasi, Rabu (9\/7\/2025).<\/p>\n
Ia juga menegaskan bahwa Bawaslu Rokan Hilir tetap konsisten menjalankan tugas pengawasan secara profesional, objektif, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan serta netralitas.<\/p>\n
\u201cKami tidak akan goyah. Justru dengan adanya ujian ini, kami semakin teguh menjalankan tugas demi tegaknya demokrasi di Rokan Hilir,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Zubaidah turut menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu RI atas respons cepat dalam menindaklanjuti putusan DKPP, serta kepada masyarakat Rokan Hilir yang tetap memberikan dukungan moril selama proses berlangsung.<\/p>\n
Dengan rehabilitasi nama baik ini, diharapkan tidak ada lagi spekulasi maupun fitnah yang dapat merugikan kehormatan dan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"