Rokan Hilir – (suarapesisirrokan.id)
\nDugaan praktik pungutan liar (pungli) di Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas III Panipahan kini semakin terang benderang. Kepala UPP Panipahan, Agus, secara terbuka mengakui bahwa benar ada pungli yang dilakukan bawahannya dalam pengurusan dokumen kapal nelayan, termasuk sertifikat Pas Kecil.<\/p>\n
Pengakuan itu disampaikan Agus ketika berbincang dengan wartawan di salah satu kafe di Kota Bagansiapiapi. Ia menyebut, kelalaian dirinya yang jarang hadir di kantor membuka peluang terjadinya praktik pungli di lingkungan kerjanya.<\/p>\n
\u201cMemang benar ada aduan dari masyarakat nelayan, sampai ribut ketika mengurus Pas Kecil. Karena saya jarang ke kantor, makanya hal itu terjadi. Saya akan menegur bawahan saya,\u201d kata Agus tanpa ragu.<\/p>\n
Pernyataan tersebut justru menambah amarah masyarakat. Pasalnya, seorang pimpinan syahbandar yang memegang peran vital dalam pelayanan publik justru dengan gamblang mengakui kelalaiannya. Alih-alih memberikan pelayanan profesional, justru membuka ruang pungli yang merugikan nelayan kecil.<\/p>\n
Sejumlah tokoh nelayan menilai, pengakuan itu seharusnya menjadi dasar kuat bagi Kementerian Perhubungan untuk segera memberhentikan Agus dari jabatannya. \u201cKalau pimpinan sendiri sudah mengakui jarang masuk kantor dan membiarkan pungli terjadi, untuk apa dipertahankan? Ini merugikan nelayan dan mencoreng nama baik institusi,\u201d tegas seorang tokoh masyarakat Panipahan.<\/p>\n
Masyarakat menegaskan, pencopotan Kepala UPP Panipahan bukan sekadar tuntutan, tetapi sebuah keharusan demi menjaga marwah pelayanan publik di sektor perhubungan laut. Jika kementerian tidak segera bertindak, dikhawatirkan praktik pungli akan terus berulang dan semakin mengikis kepercayaan publik.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"