Rokan Hilir – (suarapesisirrokan.id) Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) menunjukkan komitmen serius dalam menyelesaikan persoalan tunda bayar tahun anggaran 2025. Saat ini, Bupati Rohil H. Bistaman tengah berada di Jakarta untuk melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.<\/p>\n
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfotiks) Rohil melalui Sekretaris Dinas, Juliandra, pada Rabu (28\/01\/2026).<\/p>\n
\u201cBapak Bupati sedang berada di Jakarta untuk mengupayakan percepatan penyelesaian tunda salur. Langkah ini diambil demi memastikan kewajiban Pemerintah Daerah terhadap pihak ketiga maupun kebutuhan di internal Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat segera teratasi,\u201d ujar Juliandra.<\/p>\n
Dalam kunjungan kerja strategis tersebut, Bupati H. Bistaman didampingi oleh jajaran pejabat esensial untuk memastikan sinkronisasi data teknis dan anggaran di pusat. Pejabat yang turut serta antara lain<\/p>\n
Sarman Syahroni (Plt. Kepala BPKAD), Khoirul Fahmi (Kepala Dinas PUTR), Aulia Putra (Kadis Perkim), Benny Martedi (Kepala Bapperida), dan Mursal (Kadis Kominfotiks)<\/p>\n
Juliandra menjelaskan bahwa koordinasi langsung ke Kementerian Keuangan ini merupakan langkah jemput bola agar sisa anggaran yang menjadi hak daerah dapat segera dikucurkan.<\/p>\n
“Pemerintah daerah sangat memahami kondisi di lapangan. Oleh karena itu, Bapak Bupati bersama tim teknis turun langsung agar persoalan tunda salur ini mendapatkan solusi cepat dari pemerintah pusat, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari sisi pembangunan infrastruktur maupun operasional pelayanan publik,” tambahnya.<\/p>\n
Lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Rohil mengimbau kepada para stakeholders dan pihak ketiga untuk bisa memahami keadaan dan<\/p>\n
“Kami memohon doa dari semua pihak, terutama yang terkait dengan pihak ketiga yg ada kewajiban Pemda. Pemkab Rohil terus berusaha bekerja keras di pusat agar stabilitas finansial daerah kembali normal sehingga pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik tetap berjalan optimal di awal tahun 2026 ini,” tutup Juliandra.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"