Rokan Hilir (SPR.id) – Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) memberikan klarifikasi resmi mengenai kewenangan penerbitan Elektronik Buku Kapal Perikanan (E-BKP) bagi para nelayan di wilayahnya. Langkah ini diambil untuk memberikan pemahaman yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.<\/p>\n
Kepala Dinas Perikanan Rohil melalui Kabid Perikanan Tangkap, Romi, S.IP, MM, saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa pengurusan dan penerbitan dokumen E-BKP sepenuhnya merupakan kewenangan Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Provinsi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Republik Indonesia.<\/p>\n
“Terkait E-BKP, itu merupakan kewenangan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi serta Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia,” ujar Romi dalam keterangan resminya.<\/p>\n
Romi menambahkan, posisi Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir sifatnya adalah memfasilitasi dan mendampingi para nelayan lokal. Pihak dinas membantu proses administrasi awal agar para nelayan tidak kesulitan saat mengajukan permohonan.<\/p>\n
“Kami dari Dinas Perikanan Rokan Hilir hanya membantu para nelayan untuk mendaftarkan permohonan izin tersebut melalui portal SIPALKA atau Sistem Informasi Pendaftaran Kapal Perikanan,” tambahnya.<\/p>\n
Sebagai informasi, E-BKP merupakan dokumen vital yang memuat identitas pemilik serta spesifikasi kapal. Dokumen ini menjadi bukti pencatatan resmi, khususnya bagi nelayan kecil, agar dapat melakukan aktivitas penangkapan ikan secara sah dan legal.<\/p>\n
Penerbitan dokumen ini didasarkan pada regulasi ketat, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terstruktur dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan, serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 33 Tahun 2021.<\/p>\n
Berdasarkan aturan tersebut, klasifikasi penerbitan E-BKP dibagi berdasarkan ukuran tonase kotor kapal (Gross Tonnage\/GT):<\/p>\n
\u2022 Pemerintah Provinsi: Berwenang mengurus dan menerbitkan E-BKP untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT hingga 30 GT.<\/p>\n
\u2022 Pemerintah Pusat (KKP): Berwenang mengurus dan menerbitkan E-BKP untuk kapal perikanan berukuran lebih dari 30 GT.<\/p>\n
Melalui portal SIPALKA Online KKP, Dinas Perikanan Rohil berkomitmen untuk terus mengawal dan membantu nelayan kecil di Rokan Hilir agar bisa melengkapi dokumen kapalnya dengan mudah sesuai jalur birokrasi yang berlaku.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"