Bagansiapiapi (SPR.id) – Ketua Badan Permusyawaratan Kepenghuluan (BPKep) Bagan Jawa, Zamri, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi aktif memeriksa nama mereka dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). Langkah ini penting guna memastikan hak pilih warga tidak hilang sebelum ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Penghulu (Pilpeng) mendatang.<\/p>\n
Berdasarkan data resmi yang telah diumumkan oleh Panitia Pilpeng, jumlah pemilih yang saat ini ditetapkan dalam DPS adalah sebanyak 4.732 orang.<\/p>\n
“Dari DPS yang telah ditetapkan, tentunya masih banyak pemilih yang mungkin belum terdaftar. Untuk itu, saya meminta partisipasi aktif masyarakat segera mendaftarkan diri kepada panitia Pilpeng agar hak pilihnya tidak hilang,” ujar Zamri kepada media. Rabu, 12\/8\/2026<\/p>\n
Zamri menegaskan bahwa hal ini sejalan dengan regulasi yang berlaku. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 26 Poin 3 Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemilihan Penghulu.<\/p>\n
Seiring dengan pengumuman bakal calon penghulu yang telah dinyatakan lulus seleksi pendaftaran, Zamri juga mengeluarkan instruksi tegas terkait netralitas. Ia meminta seluruh perangkat desa, anggota BPKep, hingga pengurus RT dan RW untuk menjaga netralitas demi keamanan wilayah.<\/p>\n
“Saya minta kepada perangkat desa, BPKep, serta RT dan RW untuk bersikap netral. Mari kita bersama-sama menjaga kondusifitas di tanah kelahiran kita, Kepenghuluan Bagan Jawa ini,” ucapnya.<\/p>\n
Kewajiban aparatur desa untuk menjaga netralitas ini memiliki payung hukum yang kuat. Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Selain itu, netralitas RT dan RW sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) juga dipertegas dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018.<\/p>\n
Di akhir penyampaiannya, Ketua BPKep Bagan Jawa memberikan peringatan keras kepada Panitia dan Pengawas Pemilihan Penghulu Bagan Jawa agar bekerja secara profesional dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing.<\/p>\n
Ia memastikan pihak BPKep tidak akan tinggal diam jika menemukan adanya pelanggaran atau kecurangan di lapangan.”Apabila saya menerima laporan pelanggaran yang dilengkapi dengan alat bukti yang sah, maka kami BPKep Bagan Jawa akan bertindak tegas untuk memberhentikannya,” pungkas Zamri.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"