Rokan Hilir – (suarapesisirrokan.id) Guna membentengi aparatur negara dari dampak negatif ledakan informasi digital, Anggota DPR RI Dapil Riau 1, DR. Hj. Karmila Sari, S.Kom, MM, menginisiasi Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE.
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Misran Rais, Bagansiapiapi, Kamis (26/2/2026) ini dibuka langsung oleh Bupati Rokan Hilir (Rohil), H. Bistamam, serta dihadiri jajaran Forkopimda dan pejabat eselon di lingkungan Pemkab Rohil.
Dalam arahannya, Bupati H. Bistamam memberikan apresiasi tinggi kepada Karmila Sari atas kepeduliannya terhadap literasi hukum masyarakat Rohil. Ia menekankan bahwa ASN memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga etika di ruang siber.
“Teknologi adalah pisau bermata dua. UU ITE terbaru ini bukan untuk membatasi kreativitas, tapi untuk memastikan ruang digital kita aman dan produktif. ASN harus jadi contoh, jangan sampai terjerat hukum hanya karena jempol yang tidak terjaga,” ujar H. Bistamam.
Sebagai inisiator sekaligus narasumber utama, DR. Hj. Karmila Sari membedah urgensi revisi UU ITE di tengah masifnya penyebaran berita bohong. Menurut legislator asal Riau ini, hoaks kini telah bertransformasi menjadi ancaman serius bagi stabilitas daerah.
“Kita sedang menghadapi ledakan hoaks yang seringkali menyentuh sisi emosional. Jika dibiarkan, ini memicu krisis kepercayaan publik. UU Nomor 1 Tahun 2024 hadir sebagai solusi hukum komprehensif untuk melindungi warga negara dari manipulasi informasi,” jelas Karmila.
Srikandi parlemen ini juga menyoroti pentingnya peran ASN sebagai garda terdepan pemerintah dalam meluruskan informasi di masyarakat. “ASN di Rohil harus punya ‘filter mental’. Jangan mudah terprovokasi, apalagi ikut menyebarkan informasi yang belum jelas validitasnya,” tambahnya.
Melengkapi pemaparan dari sisi praktis, praktisi hukum Cutra Andika Siregar, SH, MH, menjelaskan beberapa pembaruan signifikan dalam regulasi ini. Ia menyoroti penguatan tanda tangan elektronik dan perlindungan anak di dunia digital.
“Revisi ini juga menyelaraskan aturan pidana dengan KUHP baru. Ada penekanan pada perlindungan data pribadi dan mekanisme keadilan restoratif yang lebih jelas dalam sengketa informasi,” papar Cutra.
Sosialisasi ini diharapkan mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis digital di Rokan Hilir yang lebih bersih, akuntabel, dan jauh dari jeratan hukum siber.
