Rokan Hilir – (suarapesisirrokan.id) Sinergi antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rokan Hilir (Rohil) kian solid memasuki masa sidang pertama tahun 2026. Hal ini ditandai dengan pembahasan intensif dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) krusial dalam Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Rohil, Senin (30/3/2026).
Dua regulasi yang menjadi “karpet merah” pembangunan tersebut adalah Ranperda Perubahan Perda No. 9 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, serta Ranperda Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah.
Rapat dipimpin oleh jajaran Wakil Ketua DPRD Rohil; Imam Suroso, Maston, dan Basiran Nur Efendi. Sementara dari pihak eksekutif, hadir Wakil Bupati Rohil Jhony Charles (JC) didampingi Sekda Fauzi Efrizal, jajaran kepala OPD, serta Kabag Hukum.
Dalam pidato penjelasannya, Wakil Bupati Jhony Charles menegaskan bahwa pembaruan aturan pajak dan retribusi adalah langkah mendesak untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah dinamika ekonomi.
“Kita butuh langkah konkret meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Fokusnya adalah perluasan objek retribusi layanan kesehatan, optimalisasi jasa usaha, serta memastikan aset daerah dikelola secara produktif,” ujar sosok yang akrab disapa JC ini.
Tak hanya soal angka, Pemkab Rohil juga membidik penguatan ekosistem kebijakan melalui Ranperda Riset dan Inovasi. JC menjelaskan, ke depan setiap kebijakan di “Negeri Seribu Kubah” harus berbasis data (evidence-based policy).
“Kita ingin ada kolaborasi kuat antara pemerintah, akademisi, dan dunia usaha agar pembangunan lebih terukur dan inovatif,” tambahnya.
Respons positif datang dari legislatif. Delapan fraksi (Golkar, PDI-P, Demokrat, Nasdem, PKS, PKB, serta fraksi gabungan GSIR dan Indonesia Maju) menyatakan dukungannya. Namun, mereka memberi catatan penting: regulasi baru jangan sampai memberatkan masyarakat kecil dan harus tetap ramah investasi.
Sebagai tindak lanjut, DPRD Rohil resmi membentuk tiga Panitia Khusus (Pansus) untuk membedah draf tersebut yaitu Pansus A (Pajak & Retribusi) Diketuai oleh Amansyah, Pansus B (Riset & Inovasi) Diketuai oleh Purnomo dan Pansus C (CSR/Tanggung Jawab Sosial) Diketuai oleh Edison.
“Kami ingin produk hukum ini solutif. Selain mengejar PAD, aturan ini harus mampu memacu daya saing daerah,” tegas Wakil Ketua DPRD, Maston.
Di penghujung rapat yang berlangsung khidmat dalam suasana bulan Syawal 1447 H ini, pimpinan sidang Basiran Nur Effendi juga mengumumkan jadwal Reses Masa Persidangan I yang akan dilaksanakan pada 17 hingga 21 April 2026. Momentum ini akan dimanfaatkan anggota dewan untuk menyerap aspirasi langsung dari masyarakat di daerah pemilihan masing-masing.
