Rokan Hilir – (suarapesisirrokan.id) Kabupaten Rokan Hilir, yang dikenal dengan julukan “Negeri Seribu Kubah,” kini berada di persimpangan jalan yang krusial. Di tengah dinamika pembangunan dan kontestasi kekuasaan, daerah ini seolah terjepit dalam pusaran besar antara menjaga idealisme demi kepentingan rakyat atau menyerah pada tarikan pragmatisme politik kekuasaan.
Muhammad Mukim Prayoga, dalam catatan kritisnya, menyoroti fenomena sosial-politik yang tengah melanda Rokan Hilir. Menurutnya, wajah politik lokal saat ini seringkali mengaburkan garis antara pengabdian tulus dan ambisi sesaat.
“Negeri Seribu Kubah bukan sekadar julukan geografis atau arsitektural, melainkan simbol marwah dan identitas yang religius serta beradab. Namun sayangnya, hari ini kita melihat idealisme membangun daerah seringkali kalah telak oleh syahwat politik praktis yang hanya berorientasi pada pelanggengan kekuasaan,” ujar Mukim.
Menurut Mukim, pragmatisme politik yang berlebihan telah melahirkan kebijakan yang cenderung populis namun minim substansi jangka panjang. Hal ini diperparah dengan pola komunikasi politik yang lebih mengedepankan penggalangan massa daripada pencerdasan bangsa.
Pusaran kekuasaan di Rokan Hilir menuntut para pemangku kebijakan dan tokoh masyarakat untuk kembali ke khittah pembangunan. Mukim menekankan bahwa jika pragmatisme terus menjadi panglima, maka kesejahteraan masyarakat hanya akan menjadi komoditas politik lima tahunan.
“Kita tidak boleh membiarkan idealisme mati di tangan kepentingan sempit. Rokan Hilir butuh nakhoda yang berani melawan arus pragmatisme demi masa depan generasi mendatang. Jangan sampai kubah-kubah kita megah berdiri, namun ruh keadilan dan kejujuran di dalamnya keropos akibat transaksi politik,” tambahnya.
Melalui catatan ini, Muhammad Mukim Prayoga mengajak seluruh elemen masyarakat mulai dari pemuda, akademisi, hingga tokoh adat untuk tetap konsisten mengawal arah kebijakan daerah. Ia menegaskan bahwa kekuatan rakyat adalah benteng terakhir untuk menyelamatkan “Negeri Seribu Kubah” dari kehampaan moral politik.
“Nasib negeri ini ada di tangan kita semua. Mari kita tarik kembali kemudi pembangunan ini ke arah idealisme yang mencerdaskan dan menyejahterakan, sebelum kita benar-benar tenggelam dalam pusaran pragmatisme yang tak berujung,” tutupnya.
