ROKAN HILIR – Dinas Perikanan Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) memberikan klarifikasi resmi terkait keluhan para nelayan mengenai kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di wilayah tersebut.
Kepala Dinas Perikanan Rohil melalui Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Romi, S.IP., M.M., menegaskan bahwa pasokan dan ketersediaan stok BBM sepenuhnya menjadi ranah dan tanggung jawab pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau Agen Penyalur Minyak Solar (APMS).
“Perlu kami luruskan, ketersediaan fisik BBM solar di lapangan itu merupakan kewenangan dan kesanggupan dari pihak SPBU atau APMS selaku penyalur resmi,” ujar Romi saat dikonfirmasi.
Sementara itu, peran Dinas Perikanan Rohil berfokus pada sisi administrasi hilir. Tugas utamanya adalah menerbitkan surat rekomendasi kuota BBM bersubsidi agar para nelayan bisa membeli solar sesuai kebutuhan melaut mereka. Untuk mendapatkan surat rekomendasi tersebut, nelayan wajib melengkapi lima dokumen utama sebagai syarat permohonan:
• Surat permohonan resmi.
• Fotokopi KTP pemohon.
• Fotokopi Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA).
• Fotokopi Pas Kecil kapal.
• Fotokopi Elektronik Buku Kapal Perikanan (E-BKP).
Romi juga memastikan bahwa seluruh proses pengurusan dan penerbitan surat rekomendasi di Dinas Perikanan Rohil sama sekali tidak dipungut biaya.
“Kami pastikan pengurusan rekomendasi ini gratis. Jika seluruh dokumen lengkap, petugas kami akan segera memprosesnya tanpa ada biaya tambahan apa pun,” pungkasnya.
Untuk mengantisipasi kendala di lapangan, Dinas Perikanan Rohil akan berkomunikasi dengan instansi terkait serta mengimbau para nelayan untuk senantiasa memperbarui masa berlaku dokumen kapalnya. Pihak dinas juga menyatakan siap berkoordinasi dengan Pertamina dan pihak penyalur (SPBU/APMS) guna memastikan kuota solar yang telah direkomendasikan dapat tersalurkan secara tepat sasaran tanpa hambatan teknis.
