Rokan Hilir (SPR.id) – Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) mengeluarkan imbauan penting demi menjaga stabilitas keamanan wilayah. Langkah ini diambil menjelang Pemilihan Penghulu (Pilpeng) Serentak Tahap 1 yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober mendatang.
Sekretaris FKDM Rohil, Sulisman, meminta dengan tegas kepada seluruh Pelaksana Tugas (Plt) Penghulu untuk tidak melakukan pergantian atau pemberhentian sepihak terhadap perangkat desa, Ketua RT, maupun Ketua RW selama proses politik ini berjalan.
Saat ini, pemerintah kepenghuluan sedang berada dalam tahapan krusial, yaitu pemutakhiran dan pendataan data pemilih. Sulisman menekankan bahwa netralitas serta kebijaksanaan para Plt Penghulu sangat diuji dalam fase ini untuk memastikan roda pemerintahan di tingkat desa tetap berjalan stabil.
“Langkah imbauan ini kami sampaikan murni guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusifitas di Negeri Seribu Kubah ini,” ujar Sulisman 18/7/2026
FKDM mengingatkan bahwa kebijakan “bongkar pasang” aparat desa di tengah tahapan Pilpeng sangat rawan menimbulkan konflik sosial dan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Tindakan tersebut berisiko memicu spekulasi negatif yang tidak sehat bagi iklim demokrasi lokal.
Jangan sampai pemberhentian Perangkat Desa, RT, maupun RW ini memicu asumsi negatif di masyarakat. Pergantian yang dipaksakan dikhawatirkan memicu tuduhan bahwa perangkat yang diberhentikan dianggap tidak mendukung bakal calon Penghulu tertentu yang diinginkan oleh oknum Plt Penghulu.
Untuk meminimalisir gesekan, FKDM Rohil juga mengajak tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemuda untuk bersama-sama mengawasi jalannya tahapan Pilpeng. Pengawasan kolektif ini dinilai efektif untuk meredam potensi riak politik di tingkat akar rumput.
FKDM Rohil berharap seluruh Plt. Penghulu dapat fokus menyukseskan gelaran Pilpeng Tahap 1 ini agar berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan damai, tanpa adanya intervensi birokrasi yang dapat merusak kerukunan antar warga
