Rokan Hilir (SPR.id) – Mantan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadisdikbud) Kabupaten Rokan Hilir (Rohil), H. M. Nurhidayat, bersama saksi persidangan berinisial S, memberikan klarifikasi resmi guna meluruskan pemberitaan yang beredar terkait kasus dugaan korupsi Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya penggiringan opini publik yang sepihak dan tidak berdasar sebelum adanya putusan hukum yang inkrah.
Dalam keterangan, H. M. Nurhidayat secara tegas meminta semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Pengadilan Tipikor dan berhenti melayangkan fitnah. Ia membeberkan secara rinci bahwa seluruh pemindahbukuan anggaran kas dinas telah dilakukan sesuai peruntukan dan rincian resmi.
Nurhidayat menjelaskan secara rinci bahwa pemindahbukuan anggaran telah dilakukan sesuai dengan peruntukan dan rincian resmi, yaitu:
Transfer ke Rekening Mohd Akil selalu PPTK Sebesar Rp. 704.159.071,50, untuk keperluan GU 3 Rp. 518 juta, pembiayaan listrik Rp. 8,2 juta, dan sisa TPP Rp. 170 juta.
Tarik Tunai oleh Staf Keuangan B Sebesar Rp. 605.245.207 yang dialokasikan untuk GU Rp. 437 juta, Sertifikasi Guru Rp.56 juta, Tunjangan Kinerja Rp. 96 juta, dan honorarium Rp. 6 juta.
Nurhidayat menegaskan bahwa seluruh nominal tarik tunai tersebut telah dibayarkan oleh staf keuangan B secara transparan dan disaksikan langsung oleh dirinya. Lebih lanjut, ia mengungkapkan fakta bahwa sejak awal menjabat pada Juli 2025, dirinya justru menemukan indikasi kebocoran kas dinas. Salah satunya berupa penerbitan cek honor untuk 2 kecamatan yang mana sebelumnya honor tersebut telah dibayarkan, yang langsung ia batalkan demi menyelamatkan anggaran negara.
Senada dengan mantan Kadisdikbud, saksi berinisial S yang hadir dalam persidangan juga memberikan klarifikasi untuk meluruskan jalannya persidangan. S membenarkan bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemanggilan berulang terhadap sejumlah pejabat dinas guna membuat terang perkara ini. Atas kerumitan kas tersebut, hakim meminta agar rekening koran Disdikbud dibuka secara menyeluruh guna melacak keluar-masuknya uang secara akurat.
Namun, S menyayangkan adanya pemberitaan yang keliru dan terkesan menyudutkan pihak tertentu.
“Terkait masalah keluar dan masuknya uang di rekening Disdikbud, secara aturan itu merupakan ranah tanggung jawab bendahara pengeluaran, bukan kaitan langsung dengan kejaksaan. Mari kita tunggu hasil akhir dari fakta persidangan yang sah,” ujar S
Saat ini, sidang kasus dugaan korupsi TPP PPPK Disdikbud Rohil masih terus bergulir di Pengadilan Tipikor. Semua pihak diimbau untuk bersikap bijak dan tidak mendahului keputusan Majelis Hakim yang berwenang menentukan siapa pihak yang harus bertanggung jawab penuh atas kerugian kas daerah tersebut.
